” Atap rumah sebagai tempat tidur , pemerintah hanya asik pencitraan” Kekesalan warga Medan dan Deli Serdang setelah banjir , peringatan BMKG tidak di hargai .
MEDAN, 30 November 2025 / kompas1.com
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Air banjir yang membanjiri rumah hingga setinggi atap, tubuh yang kedinginan karena hujan yang turun seharian, dan harapan yang sirna menunggu bantuan. Itulah kenyataan yang dialami ribuan warga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang sejak malam 26 November hingga 28 November 2025, sementara peringatan dini BMKG tentang potensi bencana tampaknya hanyalah omongan kosong bagi para pemimpin daerah.
Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan sejak 18 November 2025 tentang potensi banjir pesisir Sumatera Utara hingga 3 Desember 2025 . Namun, kehati-hatian itu tidak terlihat dalam tindakan Pemko Medan dan Pemkab Deli Serdang. Banjir yang melanda bukan hanya genangan kecil, melainkan bencana yang meluluhlantakkan kehidupan ribuan jiwa.
Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bahkan menyatakan telah melakukan evakuasi besar-besaran di kawasan Gaperta Ujung pada 27 November. Tapi bagi warga, kata-kata itu hanyalah pencitraan semata. “Kami tidak mendapatkan bantuan evakuasi apapun dari pemerintah, bahkan makanan juga tidak ada,” ujar Firman dengan nada kekecewaan yang mendalam.
Cerita yang sama juga datang dari Ibu Ela, yang bersama keluarga terpaksa tidur di atap rumah untuk menyelamatkan nyawa. “Kami menelpon Basarnas dan BPBD berkali-kali, tapi semua nomor tidak bisa dihubungi,” ujarnya sambil meneteskan air mata. “Kata ada evakuasi, tapi kami tunggu sampai pagi tidak ada seorang pun yang datang. Air sudah sampe atap, kita cuma berdoa semoga tidak tenggelam.” Ujarnya penuh dengan kesedihan .
Kondisi yang lebih menyakitkan, masyarakat mulai mempertanyakan tentang dana tanggap bencana FKSM yang selalu dianggarkan dari uang rakyat. “Apakah memberi bantuan harus menunggu bantuan Bank Dunia atau donasi dari luar?” tanya salah satu warga. “Kita bayar pajak, tapi saat butuh, pemerintah hilang seperti burung malam.”
Kini, warga menuntut agar Kejati segera memeriksa Pemko Medan, Pemkab Deli Serdang, BPBD dan Basarnas di Medan Sumatera Utara, dan Deli Serdang. Tidak hanya tentang keterlambatan bantuan, tapi juga penggunaan dana tanggap darurat yang dinilai tidak optimal. “Para pemimpin hanya peduli dengan citra di media sosial, bukan dengan kesusahan rakyat,” tukas Firman.
Sampai saat ini, 85.591 warga Medan harus mengungsi ke 305 lokasi, sementara sembilan kecamatan di Deli Serdang masih dalam status tanggap darurat. Namun, rasa sakit dan kecewa yang dirasakan warga tidak akan hilang hanya dengan bantuan logistik yang tiba terlambat. Ini adalah tanda kegagalan pemerintah dalam mengayomi rakyatnya – sebuah kesalahan yang tidak bisa dibungkam lagi. ( HD)
