Bola panas ; Dugaan permintaan Kejari Barito Selatan,  dinas PUPR membangun kantor dan rumah dinas .

- Penulis

Senin, 16 November 2026 - 05:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bola panas ; Dugaan permintaan Kejari Barito Selatan,  dinas PUPR membangun kantor dan rumah dinas .

 

PALANGKARAYA, KALTENG | kompas1.com 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bola panas dugaan pemerasan yang dikaitkan dengan pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan (Kejari Barsel) kini mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dugaan tersebut dituangkan dalam surat laporan Media Dayak Nusantara melalui PT Indonesia Monitoring News Dayak Nusantara.com, bernomor 01/MDY/PKY/XI/2026, tertanggal 9 November 2026.

Surat itu ditujukan kepada KPK di Jakarta dengan perihal “Melapor Dugaan Pemerasan dan Korupsi yang Dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan terhadap Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan.”

Dalam laporan tersebut, pelapor menyampaikan sejumlah informasi yang diklaim diperoleh dari hasil temuan dan informasi di lapangan. Salah satu poin yang paling mencuat adalah dugaan permintaan kepada Dinas PUPR Barito Selatan untuk membangun kantor, rumah dinas dan sejumlah fasilitas untuk Kejaksaan Negeri Barito Selatan.

Tak hanya itu. Dalam surat laporan tersebut juga disebutkan adanya dugaan tekanan berupa ancaman bahwa apabila pihak Dinas PUPR tidak menyetujui permintaan tersebut, maka kasus-kasus dugaan korupsi akan diproses.

Jika benar, tudingan tersebut tentu bukan perkara ringan. Sebab, dugaan tekanan menggunakan proses hukum untuk kepentingan pembangunan fasilitas institusi penegak hukum merupakan persoalan serius yang membutuhkan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.

Laporan itu juga menyinggung pembangunan kantor dan rumah dinas yang disebut mulai berkaitan dengan tahun anggaran 2023 serta berlanjut pada 2024 dan 2025.

Baca Juga:  Temu Harmoni Tokoh Agama: Langkah Nyata Membangun Kota Bitung yang Damai dan Inklusif 

Tidak berhenti di situ, pelapor turut menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Barito Selatan, termasuk dugaan dana hibah sekitar Rp41 miliar serta proyek Jembatan Sripanj yang dalam surat disebut berkaitan dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

Media Dayak Nusantara meminta KPK menindaklanjuti seluruh materi laporan tersebut. Dokumen yang diperlihatkan juga menunjukkan adanya tanda terima penyampaian pengaduan masyarakat pada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Kini pertanyaan publik adalah: apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pendalaman? Jika terdapat bukti yang cukup, tentu harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, pihak yang disebut dalam laporan berhak memberikan klarifikasi dan memperoleh pemulihan sesuai ketentuan hukum.

DAYAKNUSANTARA.COM menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan pemerasan tersebut bersumber dari materi laporan yang disampaikan pelapor dan belum merupakan putusan atau kesimpulan hukum.

Pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Dinas PUPR Barito Selatan memiliki hak jawab untuk memberikan penjelasan atas seluruh tudingan yang tercantum dalam laporan tersebut.

Masyarakat kini menunggu langkah aparat penegak hukum. Apakah ini sekadar laporan yang akan berhenti di meja birokrasi, atau justru menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih besar?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Advokat hak asasi manusia Wildan Ansori Nasution soroti perundungan anak perempuan Sufmi Dasco Ahmad. 
Meriah! Festival UMKM Zona Bakubae 2026 Resmi Dibuka, Bakubae Idol Jadi Agenda Unggulan
Dilantik Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng, Rosihan Anwar Ajak Masyarakat Rawat Keamanan Berlandaskan Fagogoru
Ketum Germas ungkap Ade Julhaidir desak DPR / MPR RI tampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan MK dan ijazah Gibran 
PERKARA APARTEMEN SHERWOOD DIAWASI PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN KPK, H. MAKAWI DESAK KEPASTIAN HUKUM
Mangkir Dua Kali, PT Summarecon Agung Tbk Terancam Kalah Kalah Melalui Putusan Verstek
Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 08:37 WIB

Advokat hak asasi manusia Wildan Ansori Nasution soroti perundungan anak perempuan Sufmi Dasco Ahmad. 

Senin, 16 November 2026 - 05:43 WIB

Bola panas ; Dugaan permintaan Kejari Barito Selatan,  dinas PUPR membangun kantor dan rumah dinas .

Sabtu, 7 November 2026 - 17:31 WIB

Meriah! Festival UMKM Zona Bakubae 2026 Resmi Dibuka, Bakubae Idol Jadi Agenda Unggulan

Kamis, 5 November 2026 - 12:43 WIB

Dilantik Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng, Rosihan Anwar Ajak Masyarakat Rawat Keamanan Berlandaskan Fagogoru

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:53 WIB

Ketum Germas ungkap Ade Julhaidir desak DPR / MPR RI tampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan MK dan ijazah Gibran 

Berita Terbaru