Kompas1.Com | Indramayu
Indramayu , Gelombang amarah rakyat tak terbendung lagi di Bumi Wiralodra. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Topi Jerami (ATJ) mengepung tiga titik vital: Kejaksaan Negeri, Gedung DPRD, hingga Pendopo Kabupaten Indramayu pada Kamis, 7 Mei 2026 lalu. Aksi unjuk rasa yang didominasi kaum muda ini berlangsung panas dan diwarnai ketegangan tinggi, dipicu oleh kekecewaan mendalam atas lambannya penanganan kasus megakorupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta buruknya tata kelola pemerintahan setempat.
Massa aksi secara lantang membongkar borok dugaan korupsi dan mark-up gila-gilaan senilai Rp39 miliar dalam pengadaan pipa dan bahan kimia di PDAM Indramayu tahun 2025, ditambah skandal black transfer senilai Rp2 miliar yang hingga kini menguap tanpa kejelasan. Situasi di depan Pendopo memuncak menjadi kericuhan hebat ketika Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dinilai pengecut karena enggan keluar menemui rakyatnya. Sebagai bentuk protes keras atas sikap tuli pemerintah, massa pendemo nekat melepaskan dan melemparkan puluhan ular hidup ke halaman pendopo, memicu aksi saling dorong yang nyaris berujung bentrok fisik dengan aparat kepolisian dan Satpol PP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Lapangan ATJ, Rahmat, dengan berapi-api menuding bahwa kepemimpinan Bupati Lucky Hakim selama ini hanyalah topeng pencitraan kosong tanpa kerja nyata untuk rakyat. ATJ mendesak sang Bupati segera mundur karena dianggap membiarkan gurita masalah menghancurkan Indramayu, mulai dari polemik sampah, bobroknya pelayanan air bersih, hingga dugaan gratifikasi jual-beli jabatan serta pengondisian proyek APBD yang dikendalikan oleh “bandar proyek” di lingkaran dalam pendopo. Mereka menuntut reformasi total demi pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Kehancuran manajemen BUMD Indramayu ternyata tidak hanya terjadi pada sektor anggaran, melainkan juga merembet ke mentalitas birokrasinya. Berdasarkan informasi internal terpercaya yang beredar pada Selasa pagi (19/5/2026), manajemen PDAM diduga kuat “masuk angin” dan ketakutan menghadapi pegawai nakal berinisial EH yang bekerja serampangan serta sering bolos kerja. Alih-alih dipecat atau diberikan sanksi tegas, oknum pegawai tersebut justru dibiarkan melenggang bebas seolah-olah memiliki kekuasaan tersembunyi yang ditakuti oleh pihak manajemen.
Menanggapi skandal moral dan disiplin ini, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, Kang Supardi, mengecam keras sikap lembek manajemen PDAM yang bungkam seribu bahasa.
“Bagaimana mau profesional kalau pengelolaan SDM-nya saja bobrok dan memelihara pegawai kurang disiplin? Oknum seperti itu harusnya segera didemosi atau diturunkan jabatannya!” tegas Kang Supardi dengan nada geram, Selasa (19/5/2026).
Hingga berita ini diturunkan, pihak Manajemen PDAM Indramayu masih memilih bersembunyi dan enggan memberikan klarifikasi apa pun kepada publik.
