Kompas1.Com – Indramayu
Rabu, 26 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Indramayu Sukses Meraih Peringkat ke-5 Nasional dan Peringkat ke-3 di Provinsi Jawa Barat dalam bidang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( EPPD ) tahun 2025.
Pemerintah Kabuaten (Pemkab) Indramayu berhasil meraih Skor dan Kinerja “Tinggi” dengan Skor 3,5699 dari hasil EPPD tahun 2025. Kabupaten Indramayu capai Posisi Regional Peringkat ke-3 di Provinsi Jawa Barat dan yang terbaik di wilayah Ciayumajakuning.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Piagam Penghargaan Diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diterima langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim pada April 2026 dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX, Senin (27/4/2026) di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Bupati Lucky Hakim setelah menerima penghargaan Dari Mendagri Tito Karnavian melalui Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto dengan didampingi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah, menyampaikan
terima kasih kepada semua pihak atas capaian tersebut, tuturnya
Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga Kabupaten Indramayu terpilih pada urutan ke-5 dari 416 Kabupaten di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, kami bangga meraih peringkat ke-5 Nasional dan peringkat ke-3 Jawa Barat,” katanya.
” Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indramayu,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi kinerja para kepala daerah yang mampu menunjukkan capaian nyata melalui sektor pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskina, dan tingkat pengangguran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dilanjut Penghargaan Bupati Lucky Hakim juga diusulkan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, atas kepala daerah yang secara konsisten melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah berbagai dinamika dan tantangan pembangunan.
