Menkeu Purbaya Tindak Tegas Premanisme Pajak di Tigaraksa, Banten

- Penulis

Minggu, 19 Oktober 2025 - 03:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya Tindak Tegas Premanisme Pajak di Tigaraksa, Banten

Jakarta, 19 Oktober 2025 / kompas1. Com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan praktik premanisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Laporan tersebut diterima melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Purbaya” yang baru diluncurkan Kementerian Keuangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui layanan WhatsApp di nomor 0822-4040-6600, masyarakat mengadukan adanya tindakan tidak profesional oleh oknum pegawai pajak. Menkeu Purbaya menyatakan keterkejutannya atas laporan tersebut dan langsung memberikan instruksi tegas.

“Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siapa Tigaraksa KPP-nya? Minggu depan saya cek, harus sudah rapi dan enggak ada premanisme,” tegas Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menkeu Purbaya menyoroti adanya budaya birokrasi yang dinilai terlalu nyaman dan kurang berintegritas. Ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur yang terbukti melakukan praktik-praktik koruptif.

Baca Juga:  Pemkab Lampung Utara Hadiri Gerakan Pangan Murah Serentak se-Indonesia

“Itu perilaku birokrat. Ganti menteri mereka santai saja. Pikirnya nanti juga lima tahun lagi ganti menteri. Nah, sebelum masa jabatan saya habis, yang seperti ini bakal saya ganti duluan,” ujarnya.

Kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau kendala terkait Bea Cukai dan Pajak dengan mudah. Laporan dapat dikirimkan melalui WhatsApp dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat email.

Program ini merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung dengan pengawasan ketat dari pihak Kemenkeu.

Menkeu Purbaya menutup pernyataannya dengan ultimatum keras bagi aparatur yang masih berani melakukan tindakan koruptif. “Lima tahun lagi mungkin saya diganti, tapi kamu yang nakal bakal saya ganti duluan,” tegasnya. (Red)

Sumber: Instagram @purbaya.yudhisadewaa, dan kemenkeu.go.id
(Pers.co.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di minta tolak upaya banding PTDH Kompol DK .
“Pencurian Terstruktur” LSM KCBI Tuding KKN Samisade Sukaharja, 120 Hari Kerja Dipakai Tutupi Upah Fiktif
Dua Unit Truk Di Aman kan Tim Gabungan Deninteldam I/BB Dan Satgas Intelstrat BAIS TNI
A-PPI Sumut serta elemen masyarakat desak Kapolri tolak banding Dedi Kurniawan ( DK ) , sanksi tegas harus di jalankan .
Acek Kusuma Pimpin Aksi APMP Jatim, Kejari Surabaya Didesak Percepat Penanganan Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo
DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kota Bitung Sukses Gelar Musda Ke-II
Polrestabes Dalami Afiliasi Phantom KTV Dengan Dragon KTV
AMPP dukung Mabes POLRI tolak banding dan proses pidana .
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 10:58 WIB

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di minta tolak upaya banding PTDH Kompol DK .

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:43 WIB

“Pencurian Terstruktur” LSM KCBI Tuding KKN Samisade Sukaharja, 120 Hari Kerja Dipakai Tutupi Upah Fiktif

Jumat, 12 Juni 2026 - 02:15 WIB

A-PPI Sumut serta elemen masyarakat desak Kapolri tolak banding Dedi Kurniawan ( DK ) , sanksi tegas harus di jalankan .

Kamis, 11 Juni 2026 - 14:31 WIB

Acek Kusuma Pimpin Aksi APMP Jatim, Kejari Surabaya Didesak Percepat Penanganan Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo

Kamis, 11 Juni 2026 - 06:44 WIB

DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kota Bitung Sukses Gelar Musda Ke-II

Berita Terbaru