Wali Kota Bitung Tandatangani RKAP Perubahan Perumda Pasar Tahun 2025, Dorong Pengelolaan Pasar yang Transparan

- Penulis

Kamis, 6 November 2025 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bitung, Kompas1.com — Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), secara resmi melakukan penandatanganan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKAP-P) Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Bitung, Kamis (6/11/2025).

Penandatanganan tersebut dilakukan bersama jajaran Direksi Perumda Pasar di ruang rapat kantor Wali Kota Bitung.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program strategis daerah, khususnya dalam pengelolaan pasar rakyat yang lebih transparan, efisien, dan berdaya saing. RKAP Perubahan Tahun 2025 tersebut disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat di sektor perdagangan tradisional.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam arahannya, Wali Kota Hengky Honandar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan jajaran direksi Perumda Pasar untuk meningkatkan pelayanan publik.

Baca Juga:  Ulama Gus Yazid Tertangkap TPPU Rp 20 Miliar – JAM Pidsus Harus Teliti Sampai Akhir, Tak Biarkan Pejabat Jateng Lolos!

“Perumda Pasar harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan pasar yang bersih, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi pedagang serta masyarakat,” ujar Hengky.

Sementara itu, Direksi Perumda Pasar Kota Bitung menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota atas dukungan penuh yang diberikan dalam setiap tahapan penyusunan RKAP Perubahan. Menurut mereka, dokumen ini akan menjadi acuan penting dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pengembangan infrastruktur pasar di seluruh wilayah Kota Bitung.

Dengan penandatanganan RKAP Perubahan Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Bitung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kemandirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta memastikan setiap kegiatan dan anggaran dapat berjalan secara efektif dan akuntabel demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (CJP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum Germas ungkap Ade Julhaidir desak DPR / MPR RI tampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan MK dan ijazah Gibran 
PERKARA APARTEMEN SHERWOOD DIAWASI PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN KPK, H. MAKAWI DESAK KEPASTIAN HUKUM
Mangkir Dua Kali, PT Summarecon Agung Tbk Terancam Kalah Kalah Melalui Putusan Verstek
Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban
Tanah Sawah Sugiyo di Kulon Progo Diduga Diserobot, Kuasa Hukum Minta Kasus Diusut Tuntas
PT SMRA Tbk Dua Kali Mangkir dari Sidang PN Jakut, 19 Oktober Terancam Verstek
Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:53 WIB

Ketum Germas ungkap Ade Julhaidir desak DPR / MPR RI tampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan MK dan ijazah Gibran 

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:58 WIB

PERKARA APARTEMEN SHERWOOD DIAWASI PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN KPK, H. MAKAWI DESAK KEPASTIAN HUKUM

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:55 WIB

Mangkir Dua Kali, PT Summarecon Agung Tbk Terancam Kalah Kalah Melalui Putusan Verstek

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:37 WIB

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban

Berita Terbaru