Menkeu Purbaya Tindak Tegas Premanisme Pajak di Tigaraksa, Banten

- Penulis

Minggu, 19 Oktober 2025 - 03:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya Tindak Tegas Premanisme Pajak di Tigaraksa, Banten

Jakarta, 19 Oktober 2025 / kompas1. Com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan praktik premanisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Laporan tersebut diterima melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Purbaya” yang baru diluncurkan Kementerian Keuangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui layanan WhatsApp di nomor 0822-4040-6600, masyarakat mengadukan adanya tindakan tidak profesional oleh oknum pegawai pajak. Menkeu Purbaya menyatakan keterkejutannya atas laporan tersebut dan langsung memberikan instruksi tegas.

“Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siapa Tigaraksa KPP-nya? Minggu depan saya cek, harus sudah rapi dan enggak ada premanisme,” tegas Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menkeu Purbaya menyoroti adanya budaya birokrasi yang dinilai terlalu nyaman dan kurang berintegritas. Ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur yang terbukti melakukan praktik-praktik koruptif.

Baca Juga:  Sinergi dan Respons Cepat, DPW A-PPI Sumut Apresiasi Kinerja Kanit Reskrim Polsek Medan Area

“Itu perilaku birokrat. Ganti menteri mereka santai saja. Pikirnya nanti juga lima tahun lagi ganti menteri. Nah, sebelum masa jabatan saya habis, yang seperti ini bakal saya ganti duluan,” ujarnya.

Kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau kendala terkait Bea Cukai dan Pajak dengan mudah. Laporan dapat dikirimkan melalui WhatsApp dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat email.

Program ini merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung dengan pengawasan ketat dari pihak Kemenkeu.

Menkeu Purbaya menutup pernyataannya dengan ultimatum keras bagi aparatur yang masih berani melakukan tindakan koruptif. “Lima tahun lagi mungkin saya diganti, tapi kamu yang nakal bakal saya ganti duluan,” tegasnya. (Red)

Sumber: Instagram @purbaya.yudhisadewaa, dan kemenkeu.go.id
(Pers.co.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ketum Germas ungkap Ade Julhaidir desak DPR / MPR RI tampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan MK dan ijazah Gibran 
PERKARA APARTEMEN SHERWOOD DIAWASI PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN KPK, H. MAKAWI DESAK KEPASTIAN HUKUM
Mangkir Dua Kali, PT Summarecon Agung Tbk Terancam Kalah Kalah Melalui Putusan Verstek
Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban
Tanah Sawah Sugiyo di Kulon Progo Diduga Diserobot, Kuasa Hukum Minta Kasus Diusut Tuntas
PT SMRA Tbk Dua Kali Mangkir dari Sidang PN Jakut, 19 Oktober Terancam Verstek
Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:53 WIB

Ketum Germas ungkap Ade Julhaidir desak DPR / MPR RI tampung aspirasi masyarakat terkait polemik putusan MK dan ijazah Gibran 

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:58 WIB

PERKARA APARTEMEN SHERWOOD DIAWASI PENGADILAN TINGGI JAKARTA DAN KPK, H. MAKAWI DESAK KEPASTIAN HUKUM

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:55 WIB

Mangkir Dua Kali, PT Summarecon Agung Tbk Terancam Kalah Kalah Melalui Putusan Verstek

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:37 WIB

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban

Berita Terbaru