Menkeu Purbaya Tindak Tegas Premanisme Pajak di Tigaraksa, Banten

- Penulis

Minggu, 19 Oktober 2025 - 03:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkeu Purbaya Tindak Tegas Premanisme Pajak di Tigaraksa, Banten

Jakarta, 19 Oktober 2025 / kompas1. Com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan praktik premanisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Laporan tersebut diterima melalui kanal pengaduan digital “Lapor Pak Purbaya” yang baru diluncurkan Kementerian Keuangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Melalui layanan WhatsApp di nomor 0822-4040-6600, masyarakat mengadukan adanya tindakan tidak profesional oleh oknum pegawai pajak. Menkeu Purbaya menyatakan keterkejutannya atas laporan tersebut dan langsung memberikan instruksi tegas.

“Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siapa Tigaraksa KPP-nya? Minggu depan saya cek, harus sudah rapi dan enggak ada premanisme,” tegas Menkeu Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Menkeu Purbaya menyoroti adanya budaya birokrasi yang dinilai terlalu nyaman dan kurang berintegritas. Ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur yang terbukti melakukan praktik-praktik koruptif.

Baca Juga:  Hukum tumpul ke kiri , tajam ke kanan . Kasus saling lapor di Nias menjadi Sorotan publik .

“Itu perilaku birokrat. Ganti menteri mereka santai saja. Pikirnya nanti juga lima tahun lagi ganti menteri. Nah, sebelum masa jabatan saya habis, yang seperti ini bakal saya ganti duluan,” ujarnya.

Kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau kendala terkait Bea Cukai dan Pajak dengan mudah. Laporan dapat dikirimkan melalui WhatsApp dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat email.

Program ini merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap laporan yang masuk akan ditangani langsung dengan pengawasan ketat dari pihak Kemenkeu.

Menkeu Purbaya menutup pernyataannya dengan ultimatum keras bagi aparatur yang masih berani melakukan tindakan koruptif. “Lima tahun lagi mungkin saya diganti, tapi kamu yang nakal bakal saya ganti duluan,” tegasnya. (Red)

Sumber: Instagram @purbaya.yudhisadewaa, dan kemenkeu.go.id
(Pers.co.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perumda Tirtanadi Terima Kunjungan Warga Perumahan Medan Permai, Ketua A-PPI Sumut mendukung Komitmen Tingkatkan Layanan .
M. Faisal B IRKH, MH Resmi Pimpin PAN Kota Medan Periode 2025–2030
Hukum tumpul ke kiri , tajam ke kanan . Kasus saling lapor di Nias menjadi Sorotan publik .
Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji
Fitnahan tipu gelap terhadap GS ; Berita tidak mendasar dan melanggar kode etik
DPO Leo Sembiring dkk Belum Tertangkap, Penanganan Dibandingkan dengan Kasus Roberto
Diduga Libatkan Anak di Bawah Umur untuk Operasi Penjebakan, Kapolri, Irwasum dan Kapoldasu Diminta Segera Ambil Tindakan
DPW A–PPI Sumut menyoroti Harga cabai anjlok menyentuh Rp.8.000 ribu . Ratusan petani Deli Serdang Rugi besar .
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 April 2026 - 08:29 WIB

Perumda Tirtanadi Terima Kunjungan Warga Perumahan Medan Permai, Ketua A-PPI Sumut mendukung Komitmen Tingkatkan Layanan .

Minggu, 19 April 2026 - 12:06 WIB

M. Faisal B IRKH, MH Resmi Pimpin PAN Kota Medan Periode 2025–2030

Kamis, 16 April 2026 - 10:26 WIB

Hukum tumpul ke kiri , tajam ke kanan . Kasus saling lapor di Nias menjadi Sorotan publik .

Kamis, 16 April 2026 - 00:20 WIB

Ketua Umum DePA-RI Minta Menteri Haji Tidak Ceroboh Soal War Tiket Haji

Minggu, 12 April 2026 - 23:06 WIB

Fitnahan tipu gelap terhadap GS ; Berita tidak mendasar dan melanggar kode etik

Berita Terbaru